KAB. BOGOR – Pemdakab Bogor meraih opini kualitas tertinggi pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Memperoleh nilai 96,15 poin yakni kategori A atau zona hijau dengan opini kualitas tertinggi.
Pj.Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut secara langsung dari Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (14/5/2024).
Hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan di beberapa unit pelayanan di lingkungan Pemdakab Bogor.
Unit lokus penilaian penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya UPT Puskesmas Citeureup dengan nilai 98.99 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. UPT Puskesmas Cimandala dengan nilai 97.47 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.
Dinas Sosial dengan nilai 97.35 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Kesehatan dengan nilai 96.76 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 95.61 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Pendidikan dengan nilai 94.29 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 92.55 kategori A (zona hijau) opini kualitas tertinggi.
Asmawa Tosepu mengungkapkan tahun 2022, hasil penilaian untuk pelayanan publik di Kabupaten Bogor sebesar 79,53 poin, berada di zona hijau dengan opini kualitas tinggi.
Tahun 2023 ini, hasil penilaian untuk pelayanan publik di Kabupaten Bogor meningkat signifikan menjadi 96,15 poin, berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi.
“Dengan demikian ada perbaikan dan peningkatan selain dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dalam penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, penilaian pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan hasil Indeks Inovasi Daerah,” ungkap Asmawa.
Asmawa menuturkan, penyampaian hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan wujud dukungan tim Ombudsman kepada kami, untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang berkeadilan tanpa diskriminasi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor.
“Hasil penilaian ini menjadi penyemangat kami semua agar terus meningkatkan pelayanan yang terbaik, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini,” tuturnya.
(Diskominfo Kab Bogor/Neng)
